Aturan

PENGANGGARAN – PENATAUSAHAAN

1. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri No. 59/2007 tentang Revisi Permendagri No. 13/2006
4. Permendagri No. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010
5. SE MDN No. 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 perihal MODUL AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
6. SE MDN No. 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan AKuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. SE MDN No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah
8. SE MDN No. 900/079/BAKD tanggal 12 Pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
9. SE MDN No. 973/321/SJ tanggal 5 Pebruari 2009 perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah TA. 2009
10. SE MDN No. 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Percepatan terhadap program penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s.d 2013
11. SE MDN No. 903/3179/SJ tanggal 31 Agustus 2009 perihal Penetapan perubahan APBD TA 2009 dan APBD TA 2010 terkait pergantian DPRD
12. UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
13. SE MDN No. 161/3405/BAKD tanggal 24 September 2009 perihal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kab/Kota masa jabatan 2009-2014
14. SE MDN No. 161/3926/SJ tgl 9 Nopember 2009 perihal Pembentukan Badan Anggaran Provinsi/Kab/Kota
15. SE MDN No. 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 perihal Perda Penyertaan Modal
16. SE MDN No. 903/4546/SJ tanggal 17 Desember 2009 perihal Dukungan APBD dalam Pemilu KDH dan WKDH Tahun 2010
17. SE MDN No. 900/86/SJ tanggal 13 Januari 2010 perihal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD TA 2009
18. SE MDN 973/98/SJ tanggal 14 Januari 2010 Perihal Penjelasan Penanggungjawan Pemungutan Pajak TA 2009 dan Kebijakan Pemberian Insentif  Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2010
19. SE MDN No. 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010.
20. PP 19/2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2706/SJ perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD TA 2009 tanggal 8 September 2008 tanggal 8 September 2008
22. Permendagri No. 37 Tahun 2010 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2011

PERTANGGUNGJAWABAN/PENGAWASAN/

PEMERIKSAAN/EVALUASI/REVIU

1. UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. PP 79/2005 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. PP 3/2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada  Masyarakat
4. PP 6/2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. PP 60/2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
6. PERMENDAGRI 65/2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
7. PERMENDAGRI 16/2007 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
8. PERMENDAGRI 4/2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
9. PERMENDAGRI 13/2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

PERENCANAAN

1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. SE BAPPENAS – MDN 0259/M.PPN/I/2005 – 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Musrenbang TA 2005 tanggal 20 Januari 2005
3. PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
5. PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Kepmendagri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
7. Kepmendagri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
8. SE MDN No. 050/21/SJ Perihal Penyusunan RKPD 2009 tanggal 8 Januari 2008
9. Permendagri 1/2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
10. SE MDN Pedoman Penyusunan RKPD
11. SE MDN No. 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang 2010
12. SE MDN No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJPD dan RPJMD
13. INPRES 1/2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010
14. INPRES 3/2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
15. PERPRES 15/2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
16. Permendagri 28/2010 ttg Penyelarasan RPJMD & RPJMN
17. Perpres 35/2010 ttg Percepatan Penanggulangan Kemiskinan